Belanja Ini Dipercepat untuk Antisipasi Pelemahan Ekonomi Akibat Virus Corona

By Abdi Satria


nusakini.com-Jakarta-Upaya pemerintah mengatasi dampak isu negatif virus corona terhadap pelemahan ekonomi juga tidak berhenti di sektor pariwisata. Pemerintah melakukan frontloading atau percepatan dan optimalisasi belanja negara untuk menggerakkan ekonomi dengan percepatan pencairan belanja modal, belanja bantuan sosial (bansos) dan percepatan penyaluran Dana Desa. Selain itu, Kartu Prakerja juga diharapkan bulan Maret 2020 sudah siap diluncurkan agar tenaga kerja siap pakai dapat segera menggerakkan perekonomian.

Percepatan belanja modal dilakukan dengan percepatan penetapan Pejabat Perbendaharaan negara (Kuasa Pengguna Anggaran / KPA, Pejabat Pembuat Komitmen / PPK dan Bendahara), percepatan pelaksanaan tender, percepatan revisi dan pencairan anggaran strategis. 

Sedangkan percepatan belanja bantuan sosial dilakukan dengan percepatan pencairan bulan Februari, Maret, dan April dicairkan pada bulan Februari sebesar Rp12 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Pemerintah juga melindungi daya beli 40% masyarakat terbawah dengan Kartu Sembako. Kartu Sembako diusulkan mulai Maret 2020 ditingkatkan besarannya sebesar Rp50.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Rp150.000/KPM sehingga menjadi Rp200.000/KPM untuk 15,2 juta KPM selama 6 bulan. Total dana yang dianggarkan untuk penambahan tersebut adalah Rp4,56 triliun.  

Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi selisih bunga (SSB) perumahan untuk program 1 juta rumah yang saat ini mencapai 729,9 ribu unit sebesar Rp3,9 triliun. Sebanyak ±330.000 unit KPR diperuntukkan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).  

Subsidi selisih bunga perumahan ini akan dilakukan mulai bulan April 2020 melalui bank umum yang telah bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Durasi subsidi bunga selama 10 tahun dengan bunga yang dibayar konsumen 5% pertahun, dan subsidi bunga untuk bank pelaksana sekitar 6%-7% pertahun. Tambahan penyaluran KPR unit baru sebanyak ± 175.000 unit termasuk KPR ASN, TNI, dan POLRI sebanyak 20.000 unit. 

Percepatan Dana Desa dilakukan dengan format pencairan 40:40:20 artinya di tahap I; 40%, tahap 2; 40% dan tahap 3; 20%. Penggunaan Dana Desa juga diarahkan untuk Desa Wisata baik untuk pembangunan fasilitas desa wisata, atraksi, amenitas, pengembangan BUMDes wisata, embung desa wisata, maupun wisata alam ekowisata perhutanan sosial.  

Program Kartu Prakerja diharapkan dimulai pada bulan Maret 2020 sudah siap diluncurkan. Pemerintah menganggarkan Rp9,31 triliun untuk program skilling dan re-skilling baik untuk pelatihan digital maupun tatap muka (reguler). Target total peserta dari Kartu Prakerja adalah 2 juta orang dengan rincian 1,5 juta orang untuk pelatihan digital dan 500 ribu orang untuk pelatihan reguler / tatap muka. (p/ab)